RIAU – Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim, langsung menggelar rapat bersama Kepala Dinas Perhubungan Riau usai kembali masuk kerja, Rabu (25/3/2026) di ruangan Komisi I, membahas hasil kunjungan ke penyeberangan Roro Dumai – Rupat.
Dalam rapat tersebut, Nur Azmi menyampaikan kunjungan sebelumnya ke Roro Dumai – Rupat itu bertujuan untuk memastikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, terutama saat arus mudik dan momen Lebaran.
Ia mengungkapkan, terdapat tiga poin penting yang menjadi perhatian pihaknya. Pertama, terkait terbatasnya jumlah kapal Roro yang beroperasi. Dari kebutuhan yang ada, hanya dua kapal yang beroperasi sehingga pelayanan terganggu.
“Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya antrean panjang dan penumpukan kendaraan. Amin meminta agar persoalan ini tidak kembali terulang pada momen-momen besar ke depan,”ujar Azmi Rabu.
Poin kedua, lanjutnya, berkaitan dengan fasilitas pelabuhan. Saat ini, terdapat dua aset di Dumai yang telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan, sehingga setiap rencana pembangunan harus melalui izin dari pemerintah pusat.
Sementara itu, untuk pelabuhan di wilayah Rupat yang menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah daerah, ia meminta adanya pembenahan fasilitas seperti jembatan dan atap agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan.
Ia menyinggung peristiwa ambruknya fasilitas pelabuhan di Buton sebagai contoh yang harus diantisipasi sejak dini. Namun, pihak Dinas Perhubungan beralasan bahwa anggaran saat ini masih diblokir.
“Padahal, berdasarkan informasi kami terima, hasil retribusi dari penyeberangan tersebut mencapai hampir Rp4 miliar. Seharusnya dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas,”ujarnya.
Sebagai solusi, Nur Azmi mengusulkan agar pengelolaan pelabuhan menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga perbaikan bisa dilakukan lebih cepat tanpa terkendala mekanisme anggaran.
Poin ketiga yang disampaikan adalah terkait layanan sosial, di mana ia kembali mengusulkan agar ambulans yang menyeberang digratiskan, bahkan jika memungkinkan seluruh layanan penyeberangan bagi pasien dapat dibebaskan biaya.
“Alhamdulillah usulan tersebut telah mendapat respons positif dari Kepala Dinas Perhubungan dan akan segera ditindaklanjuti,”tegasnya.
Nur Azmi juga menegaskan, kunjungan yang dilakukan sebelum Lebaran merupakan bentuk keseriusan DPRD Riau dalam membenahi pelayanan penyeberangan ke Pulau Rupat.
Meski demikian, ia mengakui masih terjadi lonjakan penumpang yang menyebabkan antrean panjang hingga operasional kapal diperpanjang sampai pukul 23.00 WIB.
Sebelumnya, pihaknya juga telah meminta agar Dinas Perhubungan menyurati Dinas Perhubungan Bengkalis untuk meminta tambahan kapal Roro. Namun, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi karena Bengkalis juga mengalami kekurangan armada. ZIK
