PEKANBARU – Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi, Riau Robin P Hutagalung, mendukung penghapusan sistem outsourcing dalam perekrutan pekerja di perusahaan. Menurutnya, sistem outsourcing ini cukup merugikan para pekerja karena tidak ada kepastian profesionalisme bagi para pekerja yang terlibat.
Hal itu disampaikan Robin dalam mediasi antara pekerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Riau dan Komisi V DPRD Riau di Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (28/8/2025).
“Komisi V DPRD Riau menolak sistem outsourcing ini, bila perlu dihapuskan. Karena di outsourcing ini, pekerja tidak mendapatkan jaminan kelangsungan kerja, jadi mereka seperti terus dihantui ketidakpastian,” kata Robin.
Tak hanya itu, polisi PDIP Dapil Pekanbaru itu juga akan berkoordinasi dengan Disnaker Riau untuk membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Termasuk upaya untuk menghapus sejumlah pajak yang membebani para pekerja.
“Tentunya, apa yang diperjuangkan oleh para pekerja ini adalah demi kesejahteraan para pekerja. Kita akan berupaya melakukan koordinasi terkait apa-apa yang menjadi tuntutan mereka,” jelasnya. ZIK
