PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau menyoroti Irwan Nasir, yang tiba-tiba masuk dalam daftar calon Komisaris Utama (Komut) BRK Syariah. Bahkan nama Irwan Nasir satu-satunya calon Komut BRK Syariah yang diusulkan ke OJK.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri mengatakan, bahwa munculnya Irwan Nasir dalam keputusan RUPS-LB BRK Syariah menunjukkan lemahnya sistem seleksi dan adanya kepentingan di balik layar.
“Kalau muncul nama-nama yang tidak ikut daftar tapi tiba-tiba jadi calon, berarti ada sesuatu. Jawabannya sederhana, mungkin karena kedekatan politik atau kedekatan dengan pemegang saham,” ujar Edi, Selasa (28/10/2025).
Dikatakannya, BRK Syariah merupakan salah satu BUMD andalan yang berperan besar dalam perekonomian daerah. Oleh sebab itu, pengisian jabatan strategis seperti komisaris dan direksi harus mengedepankan profesionalitas dan bukan kepentingan politik.
Ia menegaskan, BRK Syariah ini bukanlah lembaga aksesoris daerah, namun ujung tombak untuk menambah PAD. Jabatan komisaris bukan posisi seremonial, melainkan posisi strategis yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya manajemen.
“Jika dasar penentuannya bukan prestasi dan kompetensi, tapi negosiasi, maka yang terjadi adalah stagnasi bahkan kemunduran,” tegasnya.
Politisi Gerindra dari Dapil Kampar itu menyebut, orang yang ditunjuk sebagai komisaris BRK Syariah harus benar-benar memahami bidangnya. Harusnya, kata Edi, orang yang mengontrol lebih paham dari dari yang dikontrol.
“Gimana mau kerja kalau gak tahu kerjanya apa. Orang yang mengontrol harus lebih paham daripada orang yang dikontrol. Kalau tidak, bagaimana mau mengawasi kinerja direksi?” jelasnya.
Dirinya pun tak ingin kasus lama terulang kembali. Menurutnya, jika nama yang diajukan tim seleksi tidak memenuhi kriteria dan ditolak lagi oleh OJK, itu bukan hanya memalukan, tapi menunjukkan tim seleksi tidak bekerja profesional.
Edi berharap proses seleksi pejabat BRK Syariah ke depan berjalan transparan, berbasis data, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ingin BRK Syariah tumbuh besar, maka serahkan pada orang-orang yang kompeten. Jangan karena negosiasi, lembaganya malah hancur,” harapnya. ZIK
