PEKANBARU – Komisi I DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (26/5/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka membahasa isu-isu strategis di Riau.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kejati Riau ini, dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim, didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Ali Rahmat Harahap, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau M. Amal Fathullah, serta Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, yaitu Sumardany Zirnata, Hardianto, Sunaryo, Zulaikhah, Andi Darma Taufik, dan Ayat Cahyadi.
Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Riau disambut langsung oleh Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas, bersama Wakil Kepala dan para asisten.
Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim mengatakan, sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, ketertiban, keamanan, dan perundang-undangan, pihaknya menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi Provinsi Riau.
Isu-isu tersebut meliputi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di berbagai daerah, penertiban perizinan tanah (termasuk kawasan taman hutan raya/Tahura) dan galian, pendapatan daerah, penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS), pengelolaan aset daerah, pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (legal drafting), hingga penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Kami dark Komisi I DPRD Provinsi Riau berharap terjalinnya sinergi dan kolaborasi antara legislatif dan Kejati dalam penyelesaian berbagai persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Menanggapi hal itu, Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan peran Kejaksaan dalam menyelesaikan isu-isu yang diangkat. Kepala Kejati menegaskan bahwa setiap langkah penyelesaian akan dilakukan melalui pendekatan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat, demi mendukung kemajuan daerah.
Kunjungan ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, mendukung pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Provinsi Riau.
