Anggota DPRD Riau, Abdullah.
PEKANBARU – Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau tak lagi menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disampaikan Abdullah, seiring dengan pernyataan Mendagri yang menyebut bahwa 60 persen lebih BUMD di Indonesia tidak profesional. BUMD cenderung menghabiskan APBD.
“BUMD tidak menjadi sumber ekonomi baru bagi daerah, tidak menjadi sumber lapangan kerja bagi anak-anak tempatan. Ini kan kritik Mendagri dan itu kenyataannya, 60 persen tidak professional dan itu berdasarkan data,” kata Abdullah, Rabu (21/1/2026).
Karena itu, dirinya sebagai wakil rakyat meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan mevaluasi semua BUMD yang ada. Pemprov harus bisa mengembalikan tujuan dari berdirinya BUMD.
“Kita mengimbau semua pihak, tentu dalam hal ini juga pemerintah provinsi untuk mengevaluasi BUMD Riau,” ucapnya.
Sekretaris Fraksi PKS Riau itu menilai, bahwa penempatan jajaran direksi juga harus orang yang kompeten di bidangnya. Sehingga mereka yang menempati posisi itu mampu mengembangkan BUMD Riau kedepan.
“Dengan begitu, tujuan pertumbuhan ekonomi dibantu oleh BUMD, tujuan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya itu terjadi di BUMD ini. Apalagi BUMD Provinsi ini harusnya menjadi rujukan bagi BUMD kabupaten/kota,” jelasnya.
Dikatakannya, kritikan yang disampaikan oleh Mendagri merupakan kerisauan DPRD sebagai lembaga pengawas agar bagaimana BUMD ini semakin profesional dan bermanfaat bagi masyarakat Riau seluas-luasnya.
Karena saat ini kondisi BUMD di Riau sangat memprihatinkan. Ada BUMD yang sudah merumahkan karyawan dan bahkan ada yang memiliki hutang.
“Jadi itu kondisi riil. Tentu kinerja direksi yang memang harus menjadi tolok ukur,” pungkasnya. ZIK
