PEKANBARU – Pemerintah Pusat berencana akan melakukan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mendatang.
Menyikapi hal itu, Amal Fathullah, berharap agar alokasi anggaran untuk Provinsi Riau tidak mengalami pengurangan.
“Kalau saya lihat dari pernyataan Pak Menteri, beliau tidak menutup kemungkinan untuk tidak melakukan pemotongan TKD. Hanya saja, pemerintah pusat ingin melihat bukti kinerja dari masing-masing pemerintah daerah,” kata Amal (9/10/2025).
Dikatakannya, apabila penggunaan anggaran daerah terbukti tepat sasaran dan efektif, maka dana yang sebelumnya dipotong bisa dikembalikan.
“Seperti itu pernyataan Pak Menteri. Jadi, kita berharap anggaran di Riau tidak terkena pemotongan, karena efisiensi tahun ini sudah cukup signifikan,” katanya.
Selain itu, DPRD Riau juga mendorong agar pemerintah daerah lebih maksimal dalam melakukan komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, agar hasilnya lebih baik pada tahun anggaran mendatang.
Selain itu, terkait potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pemotongan TKD, Amal menilai masih banyak peluang yang bisa digali, seperti dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya mutasi plat luar daerah ke kode plat BM.
“Sebenarnya banyak peluang inovatif untuk meningkatkan PAD, salah satunya dari sektor PKB. Hanya saja, jangan sampai langkah tersebut menimbulkan riak dan kesinggung antarwilayah seperti di Provinsi Sumut dan Aceh,” sebutnya.
Polisi PKS dari Dapil Kampar ini berharap mudah-mudahan dengan lobi-lobi yang dilakukan Pak Gubernur Abdul Wahid dan dukungan perusahaan di daerah, PAD bisa terus meningkat melalui sektor-sektor potensial seperti pajak kendaraan bermotor dan lainnya. ZIK
